According to Government Regulation No. 79 of 2014 (PP 79/2014) on National Energy Policy, the government of Indonesia has set the target for renewable energy to contribute to at least 23% of the national total energy mix by 2025. Until 2020, the percentage of renewable energy in the national energy mix had just reached 11,51%, demanding more than double the current production in less than 4 years if the government is to reach the national target.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan hilirisasi dengan melarang ekspor nikel secara mentah dan mewajibkan adanya proses pengolahan nikel menjadi feronikel, stainless steel, slab, lembaran baja, dan bahan utama untuk baterai lithium terlebih dahulu. Dengan adanya potensi perkembangan industri nikel yang masif, ditambah dengan potensi Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, maka terdapat peluang yang sangat besar bagi para pelaku industri untuk menjajaki industri nikel di Indonesia. Untuk itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang kokoh terhadap berbagai aturan hukum yang mengikat seluruh pihak dalam industri nikel di Indonesia.

Dalam menjalankan bisnis di Indonesia, perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan transaksinya hanya berlandaskan pada kesepakatan saja. Melainkan diperlukan adanya kajian lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan transaksi yang hendak dilakukan, termasuk mengenai para pihak yang akan berhubungan dengan transaksi tersebut. Legal Due Diligence merupakan salah satu cara untuk dapat melihat secara utuh mengenai suatu transaksi ataupun aktivitas perusahaan berkaitan dengan kepatuhan dari segi hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan hingga anggaran dasar perusahaan dan perjanjian lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi tersebut.